Jakarta,Prioritasnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di wilayah Sumatera Utara. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK mengamankan enam individu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pada proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan resminya pada Jumat malam (27/6/2025), menyebut bahwa OTT ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berada di bawah lingkup PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
“Penindakan ini berkaitan dengan indikasi korupsi dalam pengadaan proyek jalan yang bersumber dari anggaran publik,” ujar Budi.
Keenam orang yang diamankan saat ini tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Empat orang dijadwalkan tiba pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB, sementara dua lainnya diperkirakan tiba pada Sabtu dini hari, pukul 01.00 WIB (28/6/2025). KPK berencana menggelar konferensi pers pada Sabtu siang atau sore untuk menjelaskan detail penangkapan tersebut.
Kantor Perusahaan Konstruksi di Padangsidimpuan Disegel
Sebagai bagian dari pengembangan kasus, penyidik KPK turut menyegel kantor milik PT Dalihan Natolu Group (DNG), sebuah perusahaan konstruksi yang berlokasi di Kota Padangsidimpuan. Perusahaan ini diketahui pernah menggarap proyek peningkatan jalan Simpang Pagur – Banjar Lancat sepanjang 5,5 kilometer di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madina.
Proyek jalan tersebut didanai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp12,5 miliar. Meski belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan langsung penyegelan kantor DNG dengan OTT yang terjadi, kedekatan antara lokasi proyek dan perusahaan tersebut menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dalam kasus korupsi yang diusut.
KPK Fokus Awasi Proyek Infrastruktur Rawan Korupsi
Penindakan ini kembali menegaskan fokus KPK dalam mengawasi proyek-proyek infrastruktur yang kerap menjadi sarang praktik korupsi, khususnya sektor pembangunan jalan yang melibatkan dana publik. Selama ini, proyek jalan kerap menjadi sorotan karena rawan praktik suap, penggelembungan anggaran, hingga pengerjaan asal-asalan.
Dengan OTT terbaru ini, publik menaruh harapan besar agar KPK mampu membongkar jaringan mafia proyek yang merugikan negara dan membahayakan kualitas pembangunan nasional, khususnya di wilayah Sumatera Utara. (Sabar/Putra)
Komentar