Padangsidimpuan,Priroitasnews.id – Sudah dua tahun lamanya saluran irigasi Ujung Gurap di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perbaikan. Kondisi ini memaksa warga, termasuk para petani, membeli air galon untuk keperluan harian seperti mandi dan memasak.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Padangsidimpuan, pemerintah kota, dan perwakilan masyarakat dari Desa Purwodadi serta Ujung Gurap, yang digelar pada Selasa (24/06/2025) di ruang rapat DPRD setempat, Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
Salah satu warga, Haris Munandar, mengungkapkan bahwa dampak dari rusaknya Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian yang lumpuh, kebutuhan dasar rumah tangga seperti mandi dan memasak pun kini harus dipenuhi dengan membeli air galon.
“Selama dua tahun ini tidak ada progres perbaikan. Untuk mandi saja kami harus beli air galon seharga Rp5.000. Situasi ini sangat menyulitkan,” ujarnya dalam forum RDP tersebut.
Krisis air ini tidak hanya menimpa pemilik lahan sawah, tetapi juga para buruh tani yang kini kehilangan mata pencaharian akibat sawah-sawah gagal panen. Tercatat sekitar 430 hektare lahan pertanian di tujuh desa terdampak mengalami kekeringan total.
Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munaroh Nasution, dan Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan, sejumlah warga mendesak adanya solusi nyata. Kades Ujung Gurap, Abdul Rahim Dalimunthe, bahkan menyampaikan bahwa sekitar 700 petani kini menjerit akibat kondisi ini.
“Kami memohon agar DPRD benar-benar serius memperjuangkan nasib warga yang terdampak. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan,” tutur Abdul Rahim.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Pemko Padangsidimpuan seperti Plt Sekda Roni Gunawan Rambe, Asisten II Rahuddin Harahap, Kadis Pertanian Edi Darwan Harahap, Kadis PUPR Imbalo Siregar, serta perwakilan dari UPT PUPR Provinsi Sumatera Utara, Daskur Hasibuan.
Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan meminta agar Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan UPT PUPR segera berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Sumut.
“Kami mendorong agar anggaran perbaikan irigasi dimasukkan dalam P-APBD 2025. DPRD siap mendukung melalui pembahasan bersama TAPD,” tegas Taty.
Meski telah dibahas dalam RDP, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait langkah cepat penanganan krisis irigasi Ujung Gurap. (Sabar)
Komentar