Padangsidimpuan,Priroitasnews.id – Rusaknya saluran irigasi yang berada di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan berdampak buruk terhadap program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Bagaimana tidak, program ketahanan pangan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah pusat terancam gagal di Kota Padangsidimpuan.
“Kerusakan saluran irigasi tidak main-main. Ada 7 desa dan 2 kelurahan yang terdampak akibat rusaknya proyek ini. Bukan tidak mungkin, program asta cita Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan,” ucap pemerhati pembangunan Kota Padangsidmpuan, Muhammad Ridwan Nasution kepada wartawnan, Kamis (19/6/2025) sore.
Perlu diketahui, 7 desa yang terdampak akibat rusaknya saluran irigasi tersebut yakni Desa Purwodadi, Gunung Hasahatan, Ujung Gurap, Baruas, Silotting, Pudun Julu, Aek Tuhul, dan Desa Pudun Jae. Kemudian, 2 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Batunadua Julu, Kelurahan Batunadua.
Dimana, dampak kerusakan tersebut mengakibatkan banyaknya lahan pertanian masyarakat tidak teraliri air. Alhasil, saat ini banyak persawahan dikawasan tersebut mengalami kekeringan.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah daerah segecatnya dapat menyelesaikan problem yang tengah dihadapi masyarakat rersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, salahseorang pemilik lahan persawahan di Desa Purwodadi, Ari Nasution (52) mengaku, sudah 3 tahun ini dirinya tidak bisa bersawah lantaran tidak ada air yang mengalir. “Inilah lihat. Sudah tidak bisa lagi bersawah. Sudah 3 tahun seperti ini,” keluhnya.
Dirinya berharap banyak kepada pemerintah daerah supaya segera menyelesaikan persoalan ini. “Semoga cepatlah ini selesai. Kami berharap banyak kepada pemerintah kota padangsiidmpuan,” pungkasnya.
Sekedar mengingatkan, proyek saluran irigasi yang mengalami kerusakan ini menggunakan anggaran Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, masyarakat sudah berulang kalu melakukan aksi terkait persoalan ini. Pihak penerintah setempat beserta DPRD Kota Padangsidimpuan juga telah melakukan peninjauan lapangan. Rencananya, DPRD Padangsidimpuan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kota Padangsidmpuan serta Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/6/2025) mendatang.
Sebelumnya di beritakan di lansir dari Antara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penyelesaian sistem irigasi untuk memperkuat ketahanan pangan.
Hal itu disampaikannya setelah dirinya bersama sejumlah pimpinan Komisi V DPR RI bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
“Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasinya terkait dengan ketahanan pangan,” ujar Lasarus.
Dia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai bendungan-bendungan yang sudah dibangun namun belum dilengkapi dengan irigasi primer maupun sekunder.
Prabowo, kata dia, meminta agar segera diselesaikan sistem irigasi tersebut guna memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, dibahas pula irigasi untuk sawah tadah hujan dengan pola irigasi sederhana yang dapat dikerjakan langsung oleh masyarakat.
Lasarus menambahkan bahwa pertemuan itu juga membahas tentang program perumahan, termasuk target pembangunan 3 juta rumah.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang harus membangun tiga rumah sederhana untuk setiap satu rumah mewah yang dibangun.
“Untuk 3 juta rumah ini sebetulnya kewajiban pengembang juga, tadi menjadi perhatian karena di Undang-Undang Perumahan dan Permukiman itu ada kewajiban pengembang, setiap membangun satu rumah mewah, pengembang itu wajib membangun tiga rumah sederhana. Demikian juga untuk rumah susun,” ucap dia.
Lasarus menambahkan bahwa Pemerintah akan menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) untuk menindaklanjuti perintah tersebut.
“Irigasi itu pun langsung ditindaklanjuti dipakai Inpres ya, termasuk perumahan,” kata dia.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai pemeliharaan jalan nasional, peningkatan kualitas jalan daerah, penanganan kendaraan truk angkutan over dimension over loading (ODOL), serta jalan paralel perbatasan.
Pimpinan Komisi V DPR yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Ketua Syaiful Huda, Wakil Ketua Ridwan Bae, Wakil Ketua Roberth Rouw, dan Wakil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras. (sabar)
Komentar