Padangsidimpuan,Prioritasnews.id – Sejak ditetapkannya kawasan Pantai Barat Sumatera sebagai zona strategis untuk pengembangan ekonomi terpadu, termasuk Kota Padangsidimpuan dan wilayah sekitarnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dinilai belum menunjukkan komitmen kuat dalam merealisasikan amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2017–2037, termasuk revisi terbaru 2023–2043.
Minimnya implementasi terlihat dari kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan, khususnya pada jaringan jalan dan jembatan, sistem irigasi, pengelolaan sampah, drainase, hingga penyediaan air bersih—yang seluruhnya merupakan kewenangan Pemprov.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut No. 188.44/673/KPTS/2018 mengenai status ruas jalan provinsi, terdapat sekitar 32,30 km jalan provinsi di Padangsidimpuan yang mencakup tiga ruas utama:
Jalan Jenderal Besar AH Nasution (Bypass Lintas Timur) sepanjang 10,5 km
Jalan Padangsidimpuan Hutaimbaru–Batunadua sepanjang 13,3 km
Jalan Hutaimbaru–Kelurahan Hanopan (Bypass Lintas Barat) sepanjang 8,4 km
Namun, menurut Subanta Rampang Ayu, ST., Direktur Paladam, kondisi lapangan menunjukkan infrastruktur ini belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). “Kondisinya tidak mantap, belum bisa memberikan pelayanan optimal sesuai SPM,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari Guntur Dalimunthe, sopir truk rute Medan–Panyabungan, yang setiap hari melintasi jalur Bypass Lintas Timur. Ia menyebut banyak titik jalan berlubang dan licin, terutama di sekitar jembatan dan tanjakan menuju kantor Wali Kota. “Kalau tidak hati-hati bisa terguling, apalagi pas tanjakan. Lubangnya besar dan berbahaya,” ungkapnya.
Kondisi serupa ditemukan di ruas Jalan Hutaimbaru–Batunadua. Jalur ini semestinya menjadi jalur alternatif menuju Sibolga dari Medan dan menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di sekitar Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibual Buali. Sayangnya, aspal hanya tersedia hingga Desa Batu Layan. Setelah itu, jalan rusak berat, berbatu, dan sempit.
Arif, wisatawan lokal yang biasa berkunjung ke Puncak Angkola, mengaku terpaksa mengalihkan tujuan rekreasinya karena kondisi jalan. “Kami akhirnya ke wisata Sipirok, ke Puncak Simago-mago. Lebih aman buat kendaraan keluarga,” katanya.
Kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha lokal. Indar Sakti Tanjung, pemilik Resto Syakirah di kawasan Puncak Angkola, mengeluhkan penurunan jumlah pengunjung. “Banyak tamu batal datang setelah tahu kondisi jalan ke sini rusak parah. Rata-rata mereka pakai mobil kecil, jadi pilih pindah tempat wisata,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPTD PUPR Provinsi di Padangsidimpuan, Daskur Poso Hasibuan, belum merespons permintaan konfirmasi mengenai kondisi jalan, jembatan, dan irigasi di wilayah tersebut. Begitu pula Abdul Rahim Siregar, ST., anggota DPRD Sumut dari Dapil VII yang juga duduk di Komisi D (Bidang Pembangunan), belum memberikan pernyataan.
Ketidakhadiran tanggapan dari pihak berwenang menambah sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan dan implementasi pembangunan infrastruktur strategis di kawasan yang seharusnya menjadi prioritas ekonomi baru Sumatera Utara. (Sabar)
Komentar