Jakarta – Kualitas pelayanan publik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring upaya reformasi birokrasi di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan terbaru awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sejumlah provinsi tampil unggul dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan survei kepatuhan terhadap standar layanan.
Evaluasi ini mencerminkan seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan prima yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Berikut ini daftar 7 provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik tahun 2025:
1. Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah kembali membuktikan konsistensinya sebagai pemimpin dalam reformasi layanan publik. Selama beberapa tahun terakhir, provinsi ini berhasil mempertahankan skor IPP tinggi dan mendapat berbagai penghargaan atas inovasi birokrasi dan integritas pelayanan publik.
2. Jawa Timur
Dikenal dengan terobosan digital dalam layanan pemerintahan, Jawa Timur menunjukkan progres signifikan. Inisiatif dari kota-kota seperti Madiun dan kabupaten seperti Jember mendorong provinsi ini masuk dalam jajaran terdepan secara nasional dalam hal transformasi digital layanan publik.
3. Kepulauan Riau (Kepri)
Provinsi Kepri mencuri perhatian publik berkat lonjakan skor IPP hingga mencapai 90,45 poin, menempatkannya dalam Zona Hijau Kualitas Tertinggi versi Ombudsman. Capaian ini tak hanya diraih oleh pemerintah provinsi, tetapi juga oleh sejumlah kabupaten dan kota seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan yang menunjukkan standar pelayanan sangat baik.
4. Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar layanan publik. Sistem yang responsif, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses pelayanan menjadi daya tarik utama provinsi ini.
5. Jambi
Meski mencatat sedikit penurunan skor dibanding tahun sebelumnya, Jambi tetap bertahan di 10 besar nasional. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan berbasis teknologi.
6. DKI Jakarta
Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, DKI Jakarta tak tertinggal dalam inovasi layanan publik. Pengembangan Mal Pelayanan Publik modern, integrasi sistem digital, serta keterbukaan akses informasi menjadi kekuatan utama ibu kota negara ini.
7. Lampung
Lampung menunjukkan progres luar biasa dengan lonjakan peringkat nasional. Pada 2023, provinsi ini naik signifikan hingga ke posisi 16 nasional, berkat strategi digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur perizinan.
Mengapa Indeks Pelayanan Publik Penting?
Indeks Pelayanan Publik (IPP) bukan sekadar penilaian administratif. IPP mengukur efektivitas layanan berdasarkan inovasi, kepuasan pengguna, tata kelola yang akuntabel, serta adaptasi terhadap tantangan global, termasuk digitalisasi dan efisiensi birokrasi. Provinsi dengan peringkat tinggi dalam IPP umumnya memiliki komitmen kuat terhadap transformasi pelayanan yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat. (*)