Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah.
Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk mensinergikan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Dalam sambutannya, Lis menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus menjadi proses kolektif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang bukan sekadar forum tahunan, tapi ajang menyatukan visi, merancang arah pembangunan yang inklusif, transparan, dan berintegritas,” ujar Lis.
Bangun Karakter dan Infrastruktur Secara Seimbang
Lis menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental spiritual masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tapi juga dari kualitas manusia yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Melayu.
“Kita ingin Tanjungpinang menjadi kota yang tumbuh bersama masyarakatnya, di mana setiap individu memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi,” lanjutnya.
Tantangan dan Peluang Investasi Daerah
Salah satu isu yang diangkat dalam Musrenbang RKPD 2026 adalah optimalisasi lahan tidur seluas 1.600 hektare yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Lis menyerukan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak lagi memperpanjang hak penguasaan lahan yang tidak produktif, sehingga bisa dialihkan kepada investor yang berkomitmen membangun Tanjungpinang secara nyata.
“Ini adalah bagian dari upaya membuka ruang investasi strategis di Tanjungpinang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Lis, yang juga menyoroti pentingnya etos kerja inovatif di kalangan ASN.
DPRD Tekankan Aspirasi Masyarakat Akar Rumput
Ketua DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto, menyampaikan bahwa seluruh pokok pikiran dewan yang berasal dari hasil reses telah dirangkum untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program tahun 2026. Fokus utamanya mencakup peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat menjawab aspirasi masyarakat secara nyata,” ungkap Agus.
Musrenbang Hybrid, Kolaboratif, dan Partisipatif
Musrenbang tahun ini diselenggarakan secara hybrid, melibatkan lebih dari 300 peserta dari berbagai elemen – termasuk OPD, akademisi, pelaku usaha, BUMN, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, hingga pemuda. Forum ini akan berlangsung selama tiga hari, dengan pembahasan teknis dijadwalkan pada 16 dan 17 Juni di Kantor Bappelitbang dan Disadagin Tanjungpinang.
Kepala Bappelitbang Tanjungpinang, Surjadi, menjelaskan bahwa peserta dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai bidang prioritas: sosial, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur.
Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada kelurahan terbaik dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat lokal, serta apresiasi kepada tokoh dan lembaga yang berkontribusi aktif dalam pembangunan kota.
Menuju Tanjungpinang Sebagai Pusat Pemerintahan Berdaya Saing
Dalam penutupannya, Lis Darmansyah menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota untuk terus bergerak maju, meski dalam keterbatasan anggaran. Dengan kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong, Tanjungpinang diharapkan mampu menjadi daerah yang layak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang modern, inklusif, dan berdaya saing. (*)
sumber: diskominfo
Komentar