Lahat,Prioritasnews.id – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan pekerja Indonesia, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Desa Tanjung Berangin, Kecamatan Mulak Sebingkai, pada Senin (2/6/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, S.E., M.M., yang secara langsung menyapa warga dan mengajak mereka memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai hak dasar setiap pekerja, tanpa memandang jenis pekerjaannya.
“Banyak yang masih mengira bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk karyawan formal. Padahal, petani, pedagang, pengemudi ojek, bahkan buruh harian lepas, semuanya berhak mendapatkan perlindungan dari negara,” tegas Irma dalam sambutannya.
Irma menjelaskan bahwa program ini tidak hanya melindungi dari risiko kecelakaan kerja melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), tetapi juga memberikan jaminan hari tua (JHT) serta santunan bagi keluarga melalui Jaminan Kematian (JKM). Menurutnya, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan adalah wujud nyata negara dalam melindungi setiap pekerja, terutama mereka yang rentan secara ekonomi.
Meski manfaatnya besar, tantangan masih ada. Rendahnya pemahaman dan literasi masyarakat pekerja, terutama sektor informal, menjadi kendala utama dalam memperluas cakupan kepesertaan.
“Banyak yang menganggap iuran ini beban. Tapi saat risiko datang, barulah mereka sadar betapa pentingnya perlindungan ini. Jangan tunggu sampai terlambat,” imbuh Irma.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lahat, M. Irwan Naser Nawawi, menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan pendekatan langsung ke masyarakat agar program jaminan sosial ketenagakerjaan makin dipahami dan diminati.
“Ketika pekerja memiliki perlindungan, mereka bisa bekerja dengan rasa aman. Dan bila terjadi hal tak diinginkan, ada sistem yang menjamin keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya,” ujar Irwan.
Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan penjelasan langsung terkait manfaat program, skema iuran, proses pendaftaran hingga prosedur klaim. Antusiasme peserta terlihat tinggi, terutama dalam sesi tanya jawab yang interaktif.
Sosialisasi semacam ini diharapkan mampu meningkatkan angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok. Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka ketahanan sosial masyarakat akan semakin kuat.
“Kami ingin program ini hidup, hadir, dan dirasakan manfaatnya, terutama oleh masyarakat pekerja yang paling rentan. Inilah cara negara menunjukkan keberpihakannya,” pungkas Irma.
Melalui kolaborasi antara DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat, Indonesia terus melangkah maju dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan kerja yang inklusif. BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kebijakan, melainkan solusi nyata bagi masa depan para pekerja di seluruh penjuru negeri. (EY)
Comment