Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menjadi satu-satunya perempuan yang tergabung dalam Tim Amirulhaj Indonesia untuk pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Keikutsertaan beliau bukan sekadar representasi gender, tetapi membawa misi strategis dalam meningkatkan layanan bagi jemaah perempuan.
“Jumlah jemaah perempuan tahun ini melebihi laki-laki. Saya hadir untuk memastikan mereka mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan setara,” ujar Arifatul dalam keterangan resminya yang dirilis oleh Media Center Haji (MCH) Jeddah, Jumat (30/5/2025).
Sebagai Menteri PPPA sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Arifatul menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi jemaah perempuan, mulai dari keterbatasan fasilitas sanitasi hingga kurangnya pembimbing ibadah khusus perempuan.
“Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan adalah jumlah toilet yang tidak memadai. Karena waktu penggunaan toilet oleh perempuan cenderung lebih lama, maka jumlahnya seharusnya disesuaikan agar tidak terjadi antrean panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arifatul menekankan pentingnya kehadiran pembimbing ibadah perempuan dalam jumlah yang cukup. Hal ini menurutnya krusial, terutama dalam memberikan pendampingan spiritual bagi jemaah yang tengah mengalami kondisi khusus seperti haid.
“Edukasi fikih perempuan, khususnya terkait kesehatan reproduksi selama berhaji, masih perlu ditingkatkan. Misalnya, bagaimana memberikan pemahaman dan bimbingan kepada perempuan yang sedang menstruasi agar tetap tenang dan menjalani ibadah dengan benar,” tegasnya.
Keberadaan Arifatul dalam Tim Amirulhaj juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi langsung sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan haji ramah perempuan di masa depan.
“Kami sadar belum bisa sempurna. Namun, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah perempuan,” ungkapnya.
Kementerian PPPA sendiri telah menetapkan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari agenda lintas sektor, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keterlibatan langsung Menteri PPPA kali ini menjadi wujud nyata penerapan prinsip kesetaraan gender, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Langkah proaktif ini pun dinilai sebagai terobosan penting dalam menciptakan layanan haji yang lebih inklusif dan responsif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan lansia, yang selalu mendominasi jumlah jemaah Indonesia setiap tahunnya.
Jika ingin ditambahkan tagar, meta description, atau judul alternatif untuk kebutuhan SEO (misalnya untuk Google News), saya bisa bantu juga. (*)
sumber: infopublik.id
Comment