Garut,Prioritasnews.id – Proses seleksi direksi baru di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Garut menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari aktivis muda Yogi Iskandar yang menilai proses tersebut sarat kepentingan dan dugaan intervensi kekuasaan.
Yogi mengkritik pemilihan waktu pendaftaran yang dibuka pada 19 Mei 2025. Menurutnya, tanggal itu bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari skenario yang sudah dirancang untuk mengakomodasi figur tertentu yang dekat dengan elit daerah. Dikutif dari laman sidaknews.com.
“Ada kesan kuat proses ini dipoles sedemikian rupa demi mengamankan posisi untuk orang-orang tertentu. Ini bukan lagi soal seleksi terbuka, tapi lebih ke pengondisian hasil,” ujar Yogi dalam keterangannya, Minggu (25/5/2025).
Ironisnya, lanjut Yogi, PDAM Tirta Intan saat ini tengah dalam kondisi kinerja yang membaik. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan milik daerah tersebut menunjukkan perbaikan signifikan baik dari sisi keuangan maupun pelayanan pelanggan. Namun, justru para pimpinan yang membawa perubahan positif itu kini tersingkir dari kursi jabatan.
“Yang berhasil membenahi perusahaan malah disingkirkan. Ini justru menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di balik pergantian ini?” ucapnya.
Yogi juga menyoroti tertutupnya proses seleksi dari partisipasi publik. Menurutnya, sebagai lembaga yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, proses pergantian pimpinan PDAM seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu siapa yang akan mengelola sumber air mereka. Jangan sampai PDAM jadi ruang gelap yang hanya bisa diakses segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perubahan positif yang telah dibangun selama ini harusnya dijaga. Berdasarkan informasi yang ia terima, suasana kerja di internal PDAM telah membaik, dengan iklim kerja yang lebih profesional dan jauh dari tekanan politik.
“Ketika manajemen berjalan jujur dan efisien, seluruh pegawai bisa bekerja dengan nyaman. Sayang jika semua itu dihancurkan hanya karena manuver kekuasaan,” ungkapnya.
Yogi pun mendesak Bupati Garut untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan keresahan ini terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki peran penting untuk menjaga integritas seleksi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Bupati harus turun tangan dan memastikan bahwa proses seleksi ini bersih dari praktik manipulatif. Jika tidak, masyarakat yang dirugikan dan bupati harus siap menanggung dampaknya,” pungkasnya. (*)
Comment